Mencari Keadilan Dalam Penerimaan Dana Bagi Hasil

Ketimpangan dalam distribusi DBH dapat menciptakan kesenjangan ekonomi antar daerah, di mana daerah-daerah kaya sumber daya mendapatkan bagian yang jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah yang kurang memiliki sumber daya alam, meskipun kedua jenis daerah tersebut sama-sama berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses pengalokasian DBH sering kali menambah ketidakpercayaan antara pemerintah pusat dan daerah, menghambat upaya kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi ulang mekanisme distribusi DBH agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan otonomi daerah, serta memastikan bahwa setiap daerah mendapatkan bagian yang proporsional dan adil berdasarkan kebutuhan dan kontribusinya.

Langkah-Langkah yang Harus Ditempuh
Untuk memastikan distribusi DBH yang lebih adil dan merata, pemerintah perlu mengambil beberapa langkah strategis:

Baca :

• Anaknya Trauma Parah, Ibu Korban Penganiayaan Selebgram Pekanbaru Minta Keadilan
• Mencari Potensi Hujan, Besok Pesawat Teknologi Modifikasi Cuaca Tiba di Pekanbaru

1.Evaluasi Ulang Formula Alokasi DBH
Formula alokasi DBH perlu dievaluasi ulang secara komprehensif. Pemerintah harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan pembangunan daerah, tingkat kemiskinan, dan kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional. Selain itu, transparansi dalam penghitungan dan distribusi DBH harus ditingkatkan untuk menghindari kecurigaan dan ketidakpercayaan dari pemerintah daerah.

2.Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah
Pemerintah pusat harus memberikan dukungan yang lebih besar dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan DBH. Pelatihan dan pendampingan teknis harus diberikan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa daerah mampu mengelola dana tersebut dengan efektif dan efisien.