Desak Reformasi Polri, Pengamat Soroti Peran Penegakan Hukum yang Timpang

JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto didorong untuk memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri. Hal ini dipicu oleh anggapan bahwa Polri saat ini lebih banyak terlibat dalam politik daripada menjalankan tugas utama dalam penegakan hukum.

Pendiri Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, menyampaikan usulan tersebut dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) bertajuk "Urgensi Reformasi Polri" di Jakarta pada Jumat (7/3/2025) malam.

Ray menilai Listyo Sigit lebih menonjol dalam aspek politik dibandingkan perannya sebagai pimpinan institusi penegak hukum. Ia menyoroti bagaimana di bawah kepemimpinan Listyo, Polri semakin aktif dalam politik praktis.

Baca :

• Di desak Mundur, Raja Juli Dinilai Tak Punya Kompetensi Kehutanan
• "Satu Dolar" untuk Riau: PHR Didesak Buka Kartu

"Pak Listyo ini sepertinya lebih berbakat sebagai politisi daripada sebagai aparat penegak hukum. Karena itu, saya berharap Presiden segera membebaskannya dari tugas sebagai Kapolri agar bisa menyalurkan bakat politiknya sepenuhnya," ujar Ray.

Menurut Ray, Listyo Sigit memiliki kemampuan dalam memainkan isu-isu politik. Ia mencontohkan bahwa Polri lebih banyak terlibat dalam mendukung program pemerintah daripada memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagai contoh, Polri ikut serta dalam Program Makan Bergizi Gratis serta turut memantau bursa saham, sesuatu yang di luar tugas dan fungsinya sebagai institusi keamanan.

Baca :

• Rupiah Terdesak, Uang Orang Kaya Kini Mengalir ke Dolar
• Sah! DPR Setujui RUU BUMN, Kementerian Resmi Berubah Jadi BP BUMN

Ray bahkan menyarankan agar Listyo bergabung dalam partai politik yang tengah digagas oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Pak Listyo bisa mendirikan partai bersama Pak Jokowi. Pak Jokowi sebagai ketua umum, dan Pak Listyo sebagai sekretaris jenderal. Itu akan sangat cocok," ucap Ray.

Ray juga mengaku sudah lama mendorong evaluasi terhadap kepemimpinan Listyo Sigit sebagai Kapolri, tetapi menduga bahwa kedekatannya dengan Jokowi membuat posisinya tetap aman.

Baca :

• Bukan Tandingan! Istana Tegaskan Komite Reformasi Polri Bentukan Prabowo Jadi yang Utama
• Ustaz Abdul Somad Ceramahi Polri di Mabes, Kapolri Sigit: “Kami Dapat Kehormatan Besar”

"Pak Kapolri ini sepertinya menjadi semacam titik temu antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ini tentu merupakan bagian dari dinamika politik yang terjadi," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, mengungkapkan bahwa desakan untuk pergantian Kapolri telah muncul sejak Agustus 2024.

Menurutnya, Amnesty International telah merilis laporan resmi mengenai tindakan represif oknum Polri terhadap warga sipil dan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa pola kekerasan yang terjadi bukan hanya tindakan individu, melainkan melibatkan institusi secara keseluruhan.

Baca :

• Terungkap! Rekening Dorman Pengusaha Tanah Dibobol Sindikat, Raib Rp204 Miliar di BNI
• Manuver Kapolri di Persimpangan Reformasi Polri

"Kami melihat bahwa tindakan berlebihan dari kepolisian bukan hanya dilakukan secara individu, melainkan sudah menjadi pola institusional. Dalam hal ini, tanggung jawab tertinggi ada pada Kapolri," kata Usman.

Amnesty International telah mendesak DPR untuk menggunakan hak angket atau mekanisme lain guna menyelidiki pertanggungjawaban Kapolri. Namun, hingga kini DPR dinilai belum menunjukkan langkah nyata ke arah tersebut.

"Sayangnya, DPR belum optimal dalam menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan, sehingga belum ada koreksi yang signifikan terhadap Polri," tegas Usman.

Baca :

• Susno Duadji: Reformasi Polri Percuma Jika Pucuk Pimpinan Tak Diganti Total
• Mahfud MD: Polisi Kehilangan Budaya Pengabdian, Reformasi Harus Menyentuh Kultur

Di sisi lain, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mohammad Choirul Anam, berpandangan bahwa setiap Kapolri pasti memiliki tantangan dan prestasi masing-masing. Ia menyebut bahwa di bawah kepemimpinan Listyo Sigit, Polri tetap menunjukkan kinerja positif, salah satunya dengan pembentukan Direktorat Perlindungan Anak dan Perempuan.

Mantan Komisioner Komnas HAM itu menegaskan bahwa permasalahan di tubuh Polri bukan hanya terkait individu tertentu, melainkan lebih luas menyangkut aspek struktural dan kultural, termasuk reformasi pendidikan serta peningkatan sumber daya manusia di institusi tersebut.

"Pergantian Kapolri sebaiknya terjadi secara alami seperti sebelumnya. Setiap pimpinan Polri tentu memiliki rekam jejak yang beragam, baik prestasi maupun tantangan. Oleh karena itu, perubahan kepemimpinan diharapkan tetap berjalan secara natural," ujar Anam. *

Baca :

• Kapolri Gercep! Tim Reformasi Polri Dibentuk Sebelum Komisi Presiden Disahkan
• Prabowo Akan "Bongkar Ulang" Polri, Natalius Pigai Ungkap Langkah Mengejutkan

Sumber: Republika.co.id