Deddy Corbuzier Dikritik Keras Usai Sebut Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Anarkis dan Ilegal

PEKANBARU - Pernyataan Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Komunikasi Sosial dan Publik, Deddy Corbuzier, yang menyebut aksi protes Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan dalam Rapat Panja RUU TNI sebagai "anarkis, ilegal, dan melanggar hukum" menuai kecaman dari berbagai pihak. Kritik datang dari masyarakat sipil, aktivis, hingga akademisi yang menilai pernyataan Deddy sebagai sikap yang berlebihan dan cenderung menyerang kebebasan berpendapat.

Sejumlah aktivis HAM dan kelompok masyarakat sipil mengecam keras pernyataan Deddy. Mereka menilai bahwa aksi yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil dalam rapat tersebut adalah bentuk penyampaian aspirasi yang sah dalam negara demokrasi. Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menyebut bahwa tudingan Deddy terhadap aksi protes itu sebagai tindakan anarkis tidak berdasar. 

"Kami hadir untuk menyampaikan kegelisahan publik terkait revisi UU TNI yang berpotensi membawa kemunduran bagi demokrasi. Tidak ada unsur anarkis dalam aksi kami. Kami hanya ingin suara masyarakat didengar," ujar Dimas.

Baca :

• Deddy Corbuzier Diminta Patuh Hukum
• Setelah Dikritik, DPR Kembali Bahas RUU TNI di Parlemen

Kritik serupa juga datang dari akademisi hukum, Bivitri Susanti, yang menyoroti sikap Deddy sebagai perwakilan Kementerian Pertahanan. "Menuduh aksi masyarakat sipil sebagai tindakan ilegal tanpa dasar yang jelas justru menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap hak-hak konstitusional warga negara dalam berdemokrasi," kata Bivitri.

Sementara itu, aktivis HAM dari Imparsial, Gufron Mabruri, menyatakan bahwa pernyataan Deddy berpotensi membungkam kritik terhadap kebijakan pemerintah. "Alih-alih menciptakan ruang dialog, pernyataan tersebut justru mempersempit partisipasi publik dalam pembahasan kebijakan strategis seperti RUU TNI," ujar Gufron.

Selain kecaman terhadap pernyataan Deddy, masyarakat juga mempertanyakan transparansi pembahasan RUU TNI yang dilakukan di hotel mewah secara tertutup. Beberapa pihak menilai bahwa seharusnya diskusi yang menyangkut kepentingan publik dilakukan secara terbuka dan melibatkan lebih banyak unsur masyarakat. 

Baca :

• Rapat RUU TNI Digeruduk, Deddy Corbuzier: Ini Bukan Kritik, Tapi Pelanggaran Hukum
• Vonis Hukuman Mati Terhadap Mantan Kadiv Propam Dikritik Komnas HAM

"Alih-alih mengomentari aksi protes, lebih baik fokus pada substansi. Kenapa rapat ini dilakukan secara tertutup di hotel mewah? Ini yang seharusnya dikritisi," kata pengamat politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, yang turut menyoroti isu tersebut.

Di tengah gelombang kritik, Deddy Corbuzier belum memberikan klarifikasi resmi terkait pernyataannya. Namun, pernyataannya sebelumnya menegaskan bahwa aksi yang terjadi dalam rapat Panja RUU TNI tidak sesuai dengan prosedur yang benar. "Saya mendukung kebebasan berpendapat, tetapi bukan dengan cara yang mengganggu jalannya proses legislatif," ujar Deddy dalam sebuah wawancara.

Meski demikian, kecaman terhadapnya masih terus mengalir, terutama dari kalangan masyarakat yang menganggap bahwa pernyataan tersebut berpotensi membungkam kritik terhadap kebijakan pemerintah. *

Baca :

• Thailand Tetap Dikritik Meski Juara Piala AFF
• Kritik Mahfud MD, Gubernur Jabar Balas Dikritik Komisi II DPR