Jalan Baru Tangani Anak Nakal, Barak Militer Jadi Sekolah Karakter

PROGRAM pendidikan bergaya militer bagi anak-anak bermasalah yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat menuai polemik. Di satu sisi, program ini dianggap sebagai terobosan dalam menangani kenakalan remaja. Namun di sisi lain, kritik bermunculan dari sejumlah pihak yang menilai pendekatan tersebut berisiko menekan mental anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjadi salah satu pihak yang menyampaikan kekhawatiran. Menurut KPAI, menempatkan anak-anak di barak militer bukanlah solusi ideal, karena dikhawatirkan akan berdampak pada kondisi psikologis mereka. Kekhawatiran ini seketika memicu perdebatan publik.

“Kegiatan ini bukan bentuk hukuman, tapi pembinaan karakter.” – Brigjen Wahyu Yudhayana

Baca :

• » BSP Tetapkan Lima Prioritas Kerja untuk Jaga Produksi Minyak
• » Ratusan Member di Pekanbaru Ikuti Obral Alfamart
• » Lebih dari 400 Musisi Dunia Boikot Israel lewat Kampanye No Music for Genocide

Namun, apa yang dilihat sebagian pihak sebagai tindakan yang membahayakan justru dianggap sebagai harapan oleh banyak orang tua. Mereka dengan sukarela mendaftarkan anak-anak mereka untuk mengikuti program ini. Bagi mereka, ini adalah ikhtiar terakhir agar anak-anak mereka kembali ke jalur yang benar. Beberapa orang tua bahkan merasa lega karena akhirnya ada program nyata yang bisa menjangkau anak-anak yang selama ini sulit ditangani.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menggulirkan wacana ini sebagai bentuk pembinaan, bukan hukuman. Anak-anak yang terlibat adalah mereka yang memiliki catatan kenakalan, keterlibatan dalam pergaulan bebas, hingga kecanduan gawai dan bolos sekolah. Program ini bertujuan untuk membentuk kembali karakter mereka dalam lingkungan yang terstruktur dan disiplin.

Menanggapi kritik yang muncul, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen Wahyu Yudhayana, menegaskan bahwa program ini bersifat pembinaan, bukan bentuk hukuman. Ia menyatakan bahwa TNI AD tidak bekerja sendiri, melainkan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Polri, serta instansi lainnya.

"Perlu digarisbawahi, bahwa kegiatan pendidikan karakter ini bukanlah bentuk sebuah sanksi atau hukuman tapi lebih kepada metode pembinaan," ujar Brigjen Wahyu saat dihubungi, Senin (5/5/2025).

Ia menekankan bahwa tidak ada hak anak yang dilanggar dalam pelaksanaan program ini. Semua peserta masuk program atas persetujuan orang tua, dan kegiatan akademik seperti ujian sekolah tetap berjalan selama masa pembinaan. “Dalam kegiatan tersebut juga jauh dari hal-hal yang berbau militeristik, lebih kepada penanaman karakter dan kepribadian yang juga banyak dilaksanakan kepada anak-anak di institusi lain,” katanya.

Terkait kritik dari publik, Brigjen Wahyu menyampaikan bahwa TNI AD terbuka terhadap evaluasi. "Tentu evaluasi, saran, masukan dari berbagai pihak akan kami laksanakan dan perhatikan. Kami juga akan berikan masukan ke Pemprov Jabar sebagai bahan mereka untuk mengevaluasi program ini," tuturnya. Ia juga mengajak agar komunikasi antara pihak pengkritik dan pemerintah daerah tetap terbuka agar segala dinamika bisa diselesaikan dengan baik.

“Perbedaan pendapat kami hargai, karena itu memperkaya wawasan kita,” tambahnya.

Di lapangan, suasana barak yang selama ini identik dengan kekakuan dan tekanan ternyata berubah menjadi tempat yang memberi struktur dan rutinitas bagi anak-anak. Banyak dari mereka mulai menikmati aktivitas harian yang teratur, termasuk olahraga pagi, pelatihan kepribadian, hingga sesi konseling.

Penting untuk dicatat, bahwa pendekatan ini bukan solusi tunggal. Evaluasi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan program. Namun, langkah berani ini layak diapresiasi sebagai upaya mencari terobosan baru di tengah darurat kenakalan remaja.

Untuk itu, pemerintah daerah lain yang selama ini gagal menangani masalah anak-anak usia sekolah yang kerap berperilaku menyimpang, perlu membuka mata dan menjadikan inisiatif Pemprov Jawa Barat sebagai bahan refleksi. Jika pendekatan konvensional tak lagi efektif, tidak ada salahnya menengok metode alternatif yang lebih tegas namun tetap terukur. Dengan pengawasan lintas sektor dan melibatkan persetujuan keluarga, pendidikan karakter berbasis kedisiplinan bisa menjadi jalan tengah yang membawa perubahan nyata.

Alih-alih terjebak pada narasi ketakutan, sudah saatnya pemimpin di daerah melihat program semacam ini sebagai peluang, bukan ancaman. Di tangan yang bijak, pendidikan ala barak bisa menjadi ruang pembentukan karakter, bukan penindasan. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk bertindak, dan keberanian untuk keluar dari cara lama yang sudah tak lagi relevan. *