|
PEKANBARUEXPRESS
|
 |
|||
| POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR | ||||
|
PEKANBARUEXPRESS
|
|
|||
| POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR | ||||
PEKANBARU - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus kembali mengalami perombakan penting. Sosok yang selama ini dikenal tegas dalam mengungkap sejumlah perkara kakap, Abdul Qohar, resmi dimutasi dari jabatannya sebagai Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Pergantian ini tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 325 Tahun 2025, yang ditandatangani langsung oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
Dengan mutasi ini, posisi strategis Direktur Penyidikan Jampidsus yang ditinggalkan Qohar akan diisi oleh Nurcahyo Jungkung Madyo, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Khusus Jaksa Agung. Rotasi ini juga menyasar sejumlah pejabat penting lainnya di internal Kejaksaan Agung. Di antaranya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dipindahtugaskan sebagai Kepala Kejati Sumatra Utara, sementara posisinya akan digantikan oleh Anang Supriatna, eks Wakil Kepala Kejati Sulawesi Tenggara. Adapun Undang Mugopal, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejati Kalimantan Tengah, kini dipercaya menjabat Sekretaris Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum).
Mutasi ini menandai babak baru bagi Abdul Qohar yang selama menjabat Dirdik Jampidsus dikenal sebagai figur sentral dalam pengungkapan berbagai perkara besar di Indonesia. Ia memainkan peran penting dalam membongkar skandal korupsi Duta Palma Group, di mana dua entitas korporasi ditetapkan sebagai tersangka, serta penyitaan aset senilai sekitar Rp 450 miliar.
Abdul Qohar juga tercatat sebagai sosok yang menandatangani penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam kasus kebijakan impor gula tahun 2015–2016. Meskipun kasus ini menyedot perhatian karena tak ada aliran dana ke pribadi, Kejaksaan menilai kebijakan tersebut menimbulkan kerugian negara secara signifikan.
Dalam pengusutan kasus yang lebih strategis, ia turut menangani dugaan penyimpangan dalam impor minyak mentah dan BBM oleh Pertamina, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun—salah satu skandal energi terbesar dalam sejarah hukum Indonesia.
Tak hanya berhenti pada perkara korporasi dan kebijakan publik, Qohar juga memimpin langsung pengungkapan praktik perintangan penyidikan (obstruction of justice) dalam beberapa kasus penting, termasuk upaya penggiringan opini publik lewat media dan buzzer digital. Dalam perkara ini, Direktur Pemberitaan JAK TV, dua advokat, dan seorang pemimpin kelompok siber dijadikan tersangka karena dianggap menyebarkan narasi palsu untuk mengaburkan kasus besar seperti korupsi timah, impor gula, dan ekspor CPO. Salah satu tersangka bahkan disebut menerima dana hingga Rp 864 juta untuk menggiring opini melalui media sosial dan portal berita.
Kasus lain yang juga ditangani langsung di bawah kepemimpinannya adalah kasus suap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya, termasuk keterlibatan seorang mantan pejabat Mahkamah Agung, dalam perkara yang diduga berkaitan dengan vonis meringankan terhadap terdakwa Ronald Tannur.
Di tengah ketegasannya dalam menyidik kasus-kasus besar, Qohar juga sempat menjadi sorotan publik setelah penampilannya di media mengenakan jam tangan mewah viral di jagat maya. Meski kemudian diklarifikasi bahwa jam tersebut dibeli secara wajar di pasar lokal, polemik tersebut tak mengurangi kepercayaan internal Kejaksaan atas rekam jejak dan integritasnya dalam memimpin proses hukum.
Perpindahan Abdul Qohar ke wilayah Sulawesi Tenggara menandai pergeseran dari pusat pengambilan kebijakan hukum nasional ke wilayah penegakan hukum daerah. Namun, pengalaman dan kiprahnya yang panjang dalam penyidikan kasus-kasus nasional diyakini akan menjadi modal penting untuk memperkuat institusi Kejaksaan di daerah. Banyak yang menilai, mutasi ini bukanlah pengurangan peran, melainkan bagian dari strategi rotasi dan kaderisasi yang dinamis di tubuh Kejaksaan. *
