Luhut Klarifikasi Bandara IMIP: Fasilitas Investor, Bukan Bandara Internasional

JAKARTA  - Pembangunan bandara di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, kembali menjadi sorotan publik. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, angkat bicara dan menegaskan bahwa bandara tersebut dibangun sebagai fasilitas penunjang investasi strategis, bukan sebagai bandara internasional.

Luhut menjelaskan, keputusan pemerintah memberikan fasilitas tersebut didasari nilai investasi yang besar serta dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah.

"Investor dari China menanamkan modal lebih dari 20 miliar dolar AS, menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Fasilitas seperti ini hal yang wajar diberikan, selama tidak melanggar aturan nasional, sebagaimana juga dilakukan di negara lain seperti Vietnam dan Thailand," kata Luhut di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Baca :

• Luhut Bantah Narasi Menteri Pertahanan Soal Bandara IMIP 'Negara dalam Negara'
• DPR Minta Audit Menyeluruh Seluruh Bandara Khusus Usai Polemik IMIP

Menurutnya, keputusan pembangunan bandara IMIP dibuat melalui rapat resmi lintas kementerian saat ia masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ia memastikan izin tersebut hanya untuk penerbangan domestik.

"Bandara itu adalah bandara khusus untuk melayani penerbangan domestik. Karena statusnya bukan internasional, tidak diperlukan layanan imigrasi maupun bea cukai. Tidak pernah ada persetujuan menjadikan bandara IMIP atau Weda Bay sebagai bandara internasional," tegasnya.

Koordinasi Investasi dan Aturan Lingkungan

Baca :

• Operasional Bandara Khusus Dipertanyakan, DPR Minta Dugaan Peran Oknum Pejabat Diusut
• Polemik Bandara IMIP: Ketika Pernyataan Pejabat Negara Tak Lagi Sejalan

Luhut menambahkan, setiap investasi strategis dari luar negeri harus mengikuti sejumlah ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah. Ketentuan itu mencakup penggunaan teknologi terbaik, optimalisasi tenaga kerja lokal, pembangunan rantai industri lengkap, hingga transfer pengetahuan dan peningkatan kemampuan tenaga kerja Indonesia.

"Regulasi yang berlaku tidak hanya untuk Tiongkok, tetapi semua mitra internasional," ujarnya.

Soal isu lingkungan dan kekhawatiran mengenai kedaulatan, Luhut memastikan bahwa pemerintah melakukan pengawasan dan penindakan. Ia mengaku berkoordinasi langsung dengan Wang Yi, perwakilan pemerintah China yang ditunjuk Xi Jinping dalam kerja sama strategis tersebut.

Baca :

• Kemenhub Tingkatkan Status Bandara IMIP dan Bandara Sultan Syarief Haroen di Pelalawan
• Latihan Besar TNI di Bandara IMIP Sorot Pengawasan Negara dan Status Bandara Swasta

"Sejak 2021 saya sudah meminta Kementerian Lingkungan Hidup untuk menindak perusahaan Tiongkok yang belum memenuhi standar lingkungan. Tidak ada konsep negara dalam negara di Indonesia," ucap Luhut.

Kontroversi Mulai Menguat

Isu bandara IMIP mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau latihan TNI di Morowali pada Kamis (20/11/2025). Ia menyoroti ketiadaan perangkat institusi negara di fasilitas bandara tersebut.

Baca :

• Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan Ratusan iPhone di Pelabuhan Punggur
• Personel Lanud RSN Gagalkan Penyelundupan Sabu di Bandara SSK II Pekanbaru

Selain itu, Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta agar Polri segera menyelidiki keberadaan bandara tersebut karena berada di area industri pertambangan yang dinilai sensitif.

Hingga kini, perdebatan mengenai legalitas hingga fungsi bandara IMIP masih berlanjut, sementara pemerintah meminta agar polemik tidak mengabaikan kontribusi investasi bagi ekonomi nasional. *

Sumber: Republika

Baca :

• Gubernur Riau Tegaskan Isu Riau Merdeka Sudah Usang, Dorong Status Daerah Istimewa Riau
• Gubernur Riau Tinjau Bandara SSK II Pekanbaru, Bahas Relokasi dan Jadikan Riau Hub Penerbangan Sumatera