Di desak Mundur, Raja Juli Dinilai Tak Punya Kompetensi Kehutanan

PEKANBARU - Kontroversi mengenai kapasitas Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kembali memanas setelah gelombang banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra menuai kritik publik. Desakan agar ia mundur muncul bukan semata karena bencana, tetapi karena dugaan ketidaktepatan latar belakang keilmuan yang dimilikinya dengan jabatan strategis yang ia emban.

Publik baru menyadari bahwa Raja Juli bukan lulusan fakultas kehutanan, agrikultur, lingkungan ataupun sains terapan yang relevan dengan tata kelola hutan dan pengelolaan lingkungan hidup. Rekam jejak studinya justru berada jauh di luar rumpun ilmu yang menjadi core Ministry of Forestry.

Raja Juli meraih gelar sarjana dari IAIN (kini UIN Jakarta) pada bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, dengan skripsi bertema interpretasi jihad. Beberapa tahun kemudian, ia memperoleh beasiswa Chevening untuk melanjutkan studi S2 di Inggris dalam bidang Peace Studies—bidang ilmu resolusi konflik dan hubungan internasional.

Baca :

• "Satu Dolar" untuk Riau: PHR Didesak Buka Kartu
• Rupiah Terdesak, Uang Orang Kaya Kini Mengalir ke Dolar

Perjalanan akademisnya berlanjut hingga tingkat doktoral melalui program Australian Development Scholarship (ADS). Disertasinya pun tetap berada di ranah sosial-politik dengan fokus pada peran agama dalam penyelesaian konflik di Asia Tenggara.

Tidak ada satu pun tahapan studi formalnya yang berkaitan langsung dengan:

manajemen hutan produksi dan konservasi,

Baca :

• PBB Desak Investigasi Dugaan Kekerasan Aparat dalam Aksi Protes di Indonesia
• Tolak Digusur dari Tesso Nilo, Massa Desak Presiden Turun Tangan

restorasi ekologis,

mitigasi bencana berbasis lanskap hutan,

kebijakan lingkungan, atau

Baca :

• Busa Limbah Terbang di Atas Pemukiman, Warga Desak Pemerintah Ungkap Hasil Sidak RAPP
• MUI Desak Kejagung Tuntaskan Dugaan Korupsi Proyek Pagar Laut

silvikultur.

Kritik paling tajam muncul dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI. Anggota Komisi, Usman Husin, menyebut secara terbuka bahwa jabatan Menhut membutuhkan pemahaman teknis, keilmuan, dan pengalaman struktural yang tidak bisa dipelajari sambil berjalan.

Dalam forum resmi itu, Usman menegaskan bahwa arah kebijakan kehutanan tidak boleh didasarkan pada pendekatan trial and error, terutama ketika dampaknya menyangkut keselamatan warga serta kerusakan ekosistem.

Baca :

• Ray Rangkuti Desak Kejagung Usut Dugaan Suap di Kasus Pagar Laut
• Trump Disebut Akan Desak Netanyahu Akui Negara Palestina, Hubungan Merenggang

“Kalau Pak Menteri tidak mampu, mundur saja. Karena persoalan kehutanan bukan soal opini, tapi soal pengetahuan yang harus spesifik,” ujarnya dalam rapat.

Menanggapi kritik tersebut, Raja Juli tidak membantah bahwa ada kelemahan dalam penanganan berbagai persoalan hutan. Ia menyatakan siap dievaluasi, termasuk apabila keputusan akhir mengarah pada pergantian posisi.

Menurutnya, kritik publik dan desakan yang muncul merupakan bagian dari tanggung jawab jabatan dan dinamika demokrasi.

Baca :

• Restorative Justice Ditolak, PWI Desak Kasus Cash Back Dibawa ke Pengadilan
• Rempang Bukan Lagi PSN, Warga Desak Proyek Eco City Dihentikan

“Saya hanya bisa bekerja semaksimal mungkin. Selebihnya keputusan ada di tangan Presiden,” ucapnya. *