Dua Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Isu Afiliasi Politik Ikut Mengemuka

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap dua kepala daerah pada hari yang sama. Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi diamankan dalam operasi terpisah yang berlangsung di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Penindakan tersebut dilakukan KPK pada Senin (19/1/2026). Sejumlah pihak turut diamankan dalam operasi tersebut, termasuk aparatur pemerintahan dan pihak swasta. KPK membenarkan bahwa kedua kepala daerah saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan proyek dan aliran dana di daerah masing-masing.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa operasi di Kota Madiun berkaitan dengan dugaan fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR). “Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” ujar Budi kepada wartawan, menjelaskan bahwa Maidi ditangkap bersama belasan orang lainnya.

Baca :

• 821 Guru Incar Jabatan Kepala Sekolah Tingkat SLTA
• Dana Daerah Dipangkas Pusat, Bupati Afni Tetap Optimis Siak Bangkit

Sementara di Kabupaten Pati, operasi tangkap tangan juga dilakukan terhadap Bupati Sudewo. Budi menjelaskan bahwa Sudewo diamankan KPK dalam operasi yang berlangsung pada hari yang sama, dan kini menjalani pemeriksaan intensif di Polres Kudus, Jawa Tengah. “Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW (Sudewo),” kata Budi

Penangkapan dua kepala daerah tersebut langsung menyita perhatian publik. Selain karena dilakukan dalam waktu hampir bersamaan, isu lain yang ikut berkembang adalah keterkaitan politik keduanya dengan Partai Gerindra, partai yang saat ini dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Di sejumlah kanal media sosial dan percakapan publik, muncul anggapan bahwa Sudewo dan Maidi merupakan kader Partai Gerindra. Isu tersebut memicu spekulasi dan perbincangan luas, terutama karena menyangkut partai penguasa saat ini.

Baca :

• Tetapkan Status Siaga Darurat Hidrometeorologi,Bupati Siak Larang Siswa Berlibur ke Daerah Rawan Bencana
• Jaksa Agung Tegaskan Komitmen Antikorupsi Saat Lantik 17 Kepala Kejati Baru

Gerindra Beri Klarifikasi

Partai Gerindra kemudian memberikan penjelasan terkait isu tersebut. Untuk kasus Wali Kota Madiun, Gerindra menegaskan bahwa Maidi bukan kader partai. Status Maidi disebut tidak tercatat sebagai anggota resmi dan tidak memiliki kartu tanda anggota (KTA) Partai Gerindra, meski sebelumnya pernah mengikuti proses komunikasi politik.

Sementara terhadap Bupati Pati Sudewo, Gerindra menyatakan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Partai menegaskan tidak akan melakukan intervensi terhadap penegakan hukum dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada KPK, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Baca :

• Menkeu Heran Dana Pemda Mengendap Rp233 Triliun, Belanja Daerah Jalan di Tempat
• Divonis 5,5 Tahun, Risnandar Ingat Kasusnya Dijadikan Pelajaran oleh Kepala Daerah

KPK sendiri memiliki waktu sesuai ketentuan hukum untuk menentukan status para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Publik kini menanti pengumuman resmi KPK terkait penetapan tersangka serta konstruksi perkara secara lengkap.

Kasus ini kembali menjadi sorotan nasional dan menambah daftar panjang kepala daerah yang terseret operasi penegakan hukum oleh KPK, sekaligus menjadi ujian bagi komitmen pemberantasan korupsi di tingkat daerah. *