Dugaan SPPD Fiktif di PUPR Pelalawan Menguat, Negara Berpotensi Rugi Rp270 Juta

Lebih lanjut, Alex memaparkan bahwa dana perjalanan dinas yang telah dicairkan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Bahkan, sejumlah ASN tercatat melakukan perjalanan fiktif lebih dari satu kali.

“Puluhan ASN tersebut mengurus surat perjalanan dinas dengan tujuan Jakarta. Setelah uang SPPD diterima para ASN tidak melakukan perjalana dinas dan uang SPPD dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Adapaun nama ASN yang melakukan kegiatan SPPD fiktif tersbut adalah AZ dengan 4 kali perjalanan, AA satu kali perjalanan, AS tujuh kali perjalanan, AK satu kali perjalanan, AP empat kali perjalanan, FI satu kali perjalanan, GS enam kali perjalanan, MH dua kali perjalanan, MU satu kali perjalanan, OY tiga kali perjalanan dan RM empat kali perjalanan. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 270 juta lebih,” ujar Alex yang juga mantan Ketua Senat Mahasiswa FTP UGM.

Alex juga menyinggung besarnya anggaran perjalanan dinas di Kabupaten Pelalawan yang tersebar di puluhan organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga memerlukan pengawasan ketat.

Baca :

• Kasus SPPD Diduga Fiktif DPRD Riau Akan Digelar di Mabes Polri
• Operasional Bandara Khusus Dipertanyakan, DPR Minta Dugaan Peran Oknum Pejabat Diusut

“Tahun 2024, lanjut Alex, Pemkab Pelalawan menyajikan anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa masing-masing sebesar Rp 770.975.282.666,81 dan Rp586.862.608.053,59. Belanja barang dan jasa tersebut diantaranya adalah belanja perjalanan dinas dengan anggaran sebesar Rp 87.835.878.627.76 dengan realisasi sebesar Rp 63.523.629.210.00. ‘Belanja perjalanan dinas terdistribusi di 42 SKPD Pemkab Pelalawan,’ kata Alex yang juga mantan aktifis Himpunan Mahasiwa Islam cabang Yogyakarta. seperti dikutip dari klikbuser”

Dugaan penyimpangan tersebut diperkuat oleh hasil uji petik dan konfirmasi langsung kepada maskapai penerbangan terkait.