Alamak..! 10 Kepala Daerah di Riau Telah Mendekam di Penjara

JAKARTA - Kasus korupsi yang menjerat kepala daerah di Provinsi Riau sangat memprihatinkan. Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), Bupati Kepulauan Meranti nonaktif menjadi ke-10 yang ditangkap KPK.

Itu disampaikan peneliti ICW Kurnia Ramadhana. ICW menyebut penangkapan Adil yang ditangkap KPK menambah catatan kelam kepala daerah di Riau.

"Penetapan tersangka dan ditahannya Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menambah rentetan panjang praktik korupsi kepala daerah di Provinsi Riau," ujar Kurnia dikutip detik.com, Sabtu (8/4/2023).

Baca :

• Dua Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Isu Afiliasi Politik Ikut Mengemuka
• 821 Guru Incar Jabatan Kepala Sekolah Tingkat SLTA

ICW mencatat 10 kepala daerah di Riau itu ditangkap KPK sejak 2007. Kurnia menyebut para kepala daerah yang ditangkap itu terdiri atas tiga gubernur, enam bupati, dan satu orang wali kota.

"Setelah dijumlah, praktik korupsi yang dilakukan oleh 10 kepala daerah itu telah mengakibatkan kerugian negara Rp 2,2 triliun dan suap atau gratifikasi sebesar Rp 18,5 miliar," sambungnya.

Kurnia menyebut aparat pengawas internal di Riau harus diperkuat demi mencegah kasus korupsi terus berulang. Aparat penegak hukum seperti KPK juga harus melakukan pengawasan serta membantu pengembangan sistem pemerintahan yang transparan di Riau.

Baca :

• Jaksa Agung Tegaskan Komitmen Antikorupsi Saat Lantik 17 Kepala Kejati Baru
• Divonis 5,5 Tahun, Risnandar Ingat Kasusnya Dijadikan Pelajaran oleh Kepala Daerah

"Maraknya kepala daerah di Provinsi Riau yang terlibat praktik korupsi harus disikapi secara serius oleh pemangku kepentingan. Pertama, pemerintah harus memperkuat fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah di sana. Kedua, aparat penegak hukum, terutama KPK, harus memastikan supervisi pascapenindakan atau pengelolaan sistem pemerintahan di seluruh pemerintahan provinsi Riau berjalan transparan dan akuntabel," ujarnya.

Kurnia juga berharap KPK mengawasi secara ketat para kepala daerah petahana jelang Pemilu 2024. Dia mengatakan ada tren penyalahgunaan kewenangan untuk biaya politik oleh petahana. (*)