Mardianto Nilai Kinerja Pemprov Tak Becus

PEKANBARU - Anggota DPRD Riau fraksi PAN, Mardianto Manan mengomentari sejumlah proyek Pemprov Riau tahun anggaran 2022 yang tidak selesai namun tidak disebutkan di dalam Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah tahun 2022.

Ia menyebut, tak menemukan hal ini sebagai catatan Panitia Khusus (Pansus) LKPj Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2022 yang dibacakan di sidang Paripurna Senin (17/4/2023) siang tadi.

"Tidak ada saya lihat laporan keterlambatan proyek tahun lalu. Padahal kan ini basis kinerja juga," kata dia.

Baca :

• Adu Otot AS–Iran Kian Terbuka, Pengamat Dunia Nilai Perang Besar Masih Bisa Dihindari
• Bupati Siak Ingatkan OPD Komit Kinerja yang Terukur Berbasis Performa dan Terbuka

Mardianto menyebut, sejumlah proyek strategis Pemprov seperti Payung Elektrik Raksasa di Masjid Agung Annur Provinsi Riau, Qur'an Center di Komplek MTQ Jalan Sudirman, hingga Riau Creative Hub di Jalan Arifin Achmad yang tak selesai.

"Tender yang sudah dilakukan, kontrak kerja sudah dibuat, lokasi dan masa kerjanya sudah ditentukan. Logikanya harus dikerjakan tepat waktu. Apabila ia terlambat satu hari saja, didenda," ujarnya seperti dikutip halloriau.

Mardianto menambahkan, proyek yang tertunda berulang kali penyelesaiannya ini menunjukkan kinerja Pemprov Riau yang tidak becus.

Baca :

• Perkuat Kinerja Organisasi, Imigrasi Pekanbaru Lantik Pejabat Baru
• Kinerja Operasional 2025, Direktur PT BSP Paparkan Pencapaian 100 Persen Target Well Service hingga Tantangan

"Perlu evaluasi di beragam tingkatan mulai dari pengadaan barang dan jasa di lembaga pengadaan secara elektronik (LPSE), implementasi pengerjaan, atau pengawasan tidak berjalan," sebutnya.

Mardianto juga meminta kepada Pemprov untuk mempercepat tender mengingat tahun 2023 sudah memasuki bulan April. Sebab, kata Mardianto, salah satu alasan keterlambatan penyelesaian proyek itu disebabkan oleh kontrak yang juga lambat.

"Ini alasan klasik, makanya sekarang kita percepat. Lakukan pengadaan dengan independen, dengan kajian yang mumpuni," ujarnya.

Baca :

• Nilai Tukar Rupiah Melemah Rp16.771 per Dolar AS
• Di desak Mundur, Raja Juli Dinilai Tak Punya Kompetensi Kehutanan

Tak hanya itu, Mardianto juga mengkritisi OPD yang terlibat karena permasalahan ini berulang. seharusnya ada mekanisme pembenahan dari dalam sehingga tak terulang hal yang sama.

"Itu seharusnya dikaji di dalam, kalau dari sudut pandang saya orang luar, saya katakan tidak profesional itu. Kalau memang merasa profesional, bantah ucapan saya ini," tutupnya. (*)

Baca :

• Rupiah Ditutup Sore Tadi Dilevel Rp16.648
• "Satu Dolar" untuk Riau: PHR Didesak Buka Kartu