PDI Perjuangan dan Tudingan Kampanye Colongan

Bupati Klaten, Sri Mulyani ajak seluruh masyarakat sukseskan Pileg dan Pilpres 2024 untuk memenangkan Ganjar Pranowo#PDIPerjuangan#GanjarUntukSemua#GanjarPresiden#GerakCepatIndonesiaMaju#MEnangkanGAnjar pic.twitter.com/HkjnnpJX4a — PDI Perjuangan (PDI_Perjuangan) August 26, 2023

Sebagai catatan, masa kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023. Di sisi lain, Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye melarang partai politik berkampanye sebelum masa kampanye dimulai. 

Dalam Pasal 70, partai politik hanya diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di kalangan internal. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja berulang kali menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi boleh dikemas dalam berbagai bentuk, asalkan tidak ada ajakan memilih. 

Baca :

• Fatah dan Hamas: Dua Jalan Perjuangan Palestina yang Kini Terasa Sepi
• Hasto Kristiyanto Akui PDI Perjuangan Berhaluan Kiri  

Dosen hukum pemilu di Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI proaktif menindak dugaan pelanggaran yang dilakukan PDIP karena mengajak masyarakat memilih sebelum masa kampanye dimulai. Bawaslu diminta untuk tidak menunggu laporan dari masyarakat.

"Bawaslu punya semuanya, punya anggaran, punya personel, punya kewenangan. Kalau apa-apa nunggu (laporan) masyarakat, kita aja yang jadi Bawaslu," kata Titi kepada wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Senin (28/8/2023).