ACT Klaim Bukan Lembaga Zakat Bisa Tarik 13, 5 Persen

JAKARTA -- Lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) menjadi perhatian publik lantaran diduga menyelewengkan dana donasi. Uang itu mengalir ke segala arus, termasuk ke dompet para petinggi.

ACT mengakui pihaknya mengambil lebih dari 13,5 persen donasi untuk dana operasional lembaga. Tak sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 yang hanya membolehkan amil zakat menerima 1/8 atau sekitar 12,5 persen dari hasil yang diterima.

residen ACT Ibnu Khajar membantah ada aturan yang dilanggar. Dia mengatakan bahwa ACT bukan lembaga zakat, sehingga dana operasional yang diambil pun bisa mencapai 13,5 persen atau lebih.

Baca :

• Luhut Klarifikasi Bandara IMIP: Fasilitas Investor, Bukan Bandara Internasional
• Bukan Tandingan! Istana Tegaskan Komite Reformasi Polri Bentukan Prabowo Jadi yang Utama

"ACT bagaimana bisa mengambil 13,5 persen, sebagai amil zakat 12,5 persen. Kenapa lebih? (Karena) ACT bukan lembaga zakat," kata Ibnu dalam konferensi pers di kantor ACT, Jakarta Selatan, Senin (4/7).

ACT Punya Lembaga Zakat
Berdasarkan situs resmi mereka, ACT adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Mereka memiliki sejumlah program sosial di antaranya pemulihan pascabencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti kurban, zakat, dan wakaf.

Berbeda dengan program donasi sosial yang dananya langsung dikelola oleh ACT, program spiritual umumnya dikelola oleh lembaga-lembaga lain di bawah naungan ACT.

Baca :

• Wacana Royalti Lagu Pernikahan Disorot DPR: Acara Sosial Bukan Ajang Komersial
• Bupati H Zukri:Kemajuan Daerah Bukan dari Pencapaian Hasil Pendapatan,tapi Pengelolaan Tepat Sasaran

Global Zakat, misalnya. Lembaga ini resmi terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat (Laznas) dalam SK Menteri Agama RO No. 731 Tahun 2016. Global Zakat berfokus dalam pengelolaan zakat baik di tanah air maupun mancanegara.

Dalam pelaksanaannya, Global Zakat seringkali dipromosikan oleh ACT di berbagai platform lembaga itu. Dengan kata lain, ACT memiliki andil dalam program zakat milik anak lembaganya tersebut.

Tak Ambil dari Zakat
Meski memiliki lembaga zakat, ACT mengklaim tidak mengambilnya untuk dipakai sebagai penunjang biaya operasional.

Baca :

• Rapat Pemda Kini Boleh di Hotel, Mendagri Klaim Restu Prabowo
• 3,5 Juta Batang Rokok Ilegal Digagalkan di Batam, Truk TNI AL Bukan untuk Penyelundupan

Presiden ACT Ibnu Khajar mengatakan 13,5 persen sumbangan yang diambil untuk operasional tidak berasal dari dana yang diterima lembaga zakat.

"Cabang kami ada 78 cabang di Indonesia dan kiprah kami lebih 47 di global. Maka diperlukan dana operasional untuk divisi bantuan lebih banyak sehingga kami ambilkan sebagian dari dana non-zakat yang dari infak sedekah atau donasi umum," kata Ibnu.

Sebelumnya, tanda pagar (tagar) #AksiCepatTilep hingga #JanganPercayaACT viral di media sosial. Tagar itu muncul tak lama setelah Majalah Tempo mengeluarkan laporan investigasi berjudul 'Kantong Bocor Dana Umat'.

Baca :

• Wabup Pelalawan: Siapa Lagi Bangun Daerah Kalau Bukan Kita?
• Kejagung Klarifikasi Polemik Pengamanan TNI: Bukan Situasi Darurat

Laporan itu membahas soal isu gaji petinggi ACT yang mencapai puluhan hingga ratusan juta Rupiah. Selain itu, dalam laporan itu disebutkan bahwa petinggi ACT menerima sejumlah fasilitas mewah dan memotong uang donasi.

Dalam klarifikasinya, Presiden ACT Ibnu Khajar menyampaikan permohonan maaf terkait dugaan penyelewengan dana donasi yang ramai di media sosial tersebut.

Ibnu mengatakan saat ini kondisi keuangan ACT dalam kondisi baik. Hal demikian sekaligus membantah pemberitaan yang menyatakan bahwa keuangan ACT bermasalah akibat dugaan penyelewengan tersebut.

Baca :

• Komjak dan AJI Tegaskan: Berita Bukan Alat Bukti Pidana
• Rempang Bukan Lagi PSN, Warga Desak Proyek Eco City Dihentikan

Ibnu lalu menyebut laporan keuangan ACT sudah berkali-kali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil audit.

"Kami mewakili ACT meminta maaf sebesar-besarnya," kata Ibnu dalam konferensi pers.

Baca :

• Legislator Sentil Tito: Masalahnya Bukan Aturan, Tapi Penegakan Hukum
• Rapat RUU TNI Digeruduk, Deddy Corbuzier: Ini Bukan Kritik, Tapi Pelanggaran Hukum

Sumber: CNN Indonesia